Jakarta, Rakyat sedang galau di berbagai lapisan menanti perhatian pemerintah dan negara RI yang keberpihakan kerakyatnya bagaikan mimpi disiang bolong pribahasa.
Sangat sangat disayangkan disituasi rakyat yang merana malah berbagai kementerian minta tambahan anggaran, aneh bin ajaib memang negara kita ini mestinya, Presiden negara wajib mengupayakan bahan pokok sembako terjangkau dipasaran bukan kini petani menjerit suhu ekstrim air susah, petani menjerit pengangguran membengkak, sarjana pada menganggur lapangan pekerjaan susah pengangguran membengkak, mestinya kementerian yang membidangi apapun bergerak bekerja sesuai peranannya agar rakyat hidup sejahtera, petani bahagia anak bangsa bersuka ria bukan berduka cita sedih berkepanjangan, berpendidikan sarjana saja susah cari kerja apalagi hanya tamatan SMA SMEA SMK MA MtS bahkan SD, bagaimana nasib negara ini 10 tahun ke depan apakah mungkin negara kita ini akan menjadi negara bar bar, entah lah yang pasti tetap kita inginkan Presiden H Prabowo Subianto agar stop tambahan anggaran kepada kementerian mending dananya untuk pelatihan proyek pengairan pertanian perkebunan dllnya ", ujar Profesor Sutan Nasomal SH Pakar Ekonomi Internasional, Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advokates menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak onlen berkaitan berlomba lomba kementerian lembaha badan negara mengajukan kenaikan anggaran kepada Presidd melalui kementerian keuangan RI dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka dibilangan Cijantung Jakarta 4/9/2026 via telpon selulernya.
DI TENGAH LUASNYA KEMISKINAN RAKYAT PARA LEMBAGA DAN KEMENTRIAN MINTA NAIK ANGGARAN
Seperti tidak berpikir sehat di mana meluas kemiskinan masyarakat saat ini. Semua lembaga dan kementrian minta naik anggaran.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sangat prihatin dengan pola pikir krue di kapal negara ini. Para Lembaga dan Kementrian minta naik anggaran. Tidak bisa di sangkal bahwa akan bisa menambah hutang negara atau menghantam kantong masyarakat via macam macam praktek kebijakan baru.
Padahal harapan masyarakat para krue elite perahu NKRI di atas bisa membebaskan kemiskinan masyarakat dan bukan menciptakan proyek baru memiskinkan masyarakat.
Semua makin mahal kebutuhan masyarakat dan tidak ada yang mampu para pemimpin dari semua lembaga dan kementrian di atas sana mengambil kebijakan yang menolong rakyat.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH kepada media menyampaikan : Pertanyaannya apakah mereka semua waras !!!
Kemendikdasmen, pagu anggaran Rp61,10 triliun. Usulan tambahan Rp157,76 triliun.
- Mahkamah Agung, pagu anggaran Rp19,34 triliun. Usulan tambahan Rp7,9 triliun.
- Komisi Yudisial, pagu anggaran Rp201,09 miliar. Usulan tambahan Rp31,3 miliar.
- Komisi Pemilihan Umum, pagu anggaran Rp4,68 triliun. Usulan tambahan Rp78,3 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi, pagu anggaran Rp1,4 triliun. Usulan tambahan Rp774,3 miliar.
- Badan Narkotika Nasional, pagu anggaran Rp1,4 triliun. Usulan tambahan Rp5,05 triliun.
- Komnas HAM, pagu anggaran Rp94,23 miliar. Usulan tambahan Rp99,3 miliar.
- Komnas Perempuan, pagu anggaran Rp39,30 miliar. Usulan tambahan Rp14,9 miliar.
- Kementerian Hukum, pagu anggaran Rp3,4 triliun. Usulan tambahan Rp837,18 miliar.
- Kementerian Kehutanan, pagu anggaran Rp8,69 triliun. Usulan tambahan Rp4,68 triliun.
Basarnas, pagu anggaran Rp1,56 triliun. Usulan tambahan Rp2,16 triliun.
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pagu anggaran Rp2,52 triliun. Kebutuhan anggaran Rp4,64 triliun, jadi terdapat backlog senilai Rp2,12 triliun.
Ini akan ada lagi menyusul anggaran yang pasti minta di naikkan.
Masyarakat miskin saat ini yang sulit bisa makan dan sulit mendapatkan pekerjaan sangat banyak.
Tetapi semakin tidak ada lapangan usaha dan peluang pekerjaan untuk masyarakat
Bila pejabat selalu meminta anggaran dinaikan tetapi rakyat susah mendapatkan ruang usaha.
Apa perlu para pejabat yang wanprestasi di pecat oleh rakyat.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Social Header