Aceh Singkil, 24Jamindonesia.
id- Dalam upaya memperkuat fondasi kolaborasi pemerintahan daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Singkil, Ali Karya, ST, bersama Koordinator Kabupaten Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh (Satgas PPA), Syafriadi, SE, mengadakan pertemuan strategi bertajuk “Silaturahmi dan Sinergitas”. Kegiatan yang berlangsung hangat di kantor Dinas PUPR ini bukan sekadar ajang basa-basi, melainkan momentum krusial untuk menyelaraskan langkah-langkah percepatan infrastruktur dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Pertemuan luring yang dihadiri oleh jajaran pimpinan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut berhasil menciptakan atmosfer keterbukaan. Di balik suasana keakraban, terselip diskusi serius mengenai optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit tahun anggaran 2026. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,1 miliar yang mengalir ke Dinas PUPR, kedua pihak sepakat bahwa alokasi dana ini harus memberikan dampak nyata dan mengukur bagi perbaikan infrastruktur jalan di seluruh pelosok Aceh Singkil.
Namun, Syafriadi selaku Korkab Satgas PPA menyampaikan pandangan kritis yang perlu menjadi perhatian serius. Ia menyoroti bahwa nominal Rp 2,1 miliar dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kondisi kerusakan infrastruktur jalan di Aceh Singkil. Fakta bahwa Aceh Singkil merupakan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah Nagan Raya, seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan dana DBH yang lebih signifikan.
“Mengingat potensi perkebunan kita yang sangat besar, dana DBH Sawit yang masuk ke PUPR terasa belum maksimal untuk menutupi kebutuhan perbaikan ruas jalan yang rusak parah. Oleh karena itu, transparansi adalah kuncinya. Kami mendesak agar aliran dana ini perlu ditelusuri dan diaudit secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kebocoran atau ketidaksesuaian,” tegas Syafriadi dengan nada namun tegas konstruktif.
Menyanggapi hal tersebut, Kadis PUPR Ali Karya, ST, menyambut baik masukan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawasan internal yang sehat. Ia menegaskan bahwa Dinas PUPR berkomitmen penuh untuk menggunakan setiap rupiah anggaran DBH Sawit secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai koridor peraturan-undangan. Verifikasi data pekerja rentan dan prioritas perbaikan jalan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan anggaran periode ini.
Lebih dari sekadar rapat koordinasi, kegiatan ini menjadi simbol penegakan integritas aparatur sipil negara. Silaturahmi ini diharapkan mampu membangkitkan energi baru bagi seluruh insan PUPR untuk kembali pada jalurnya, meningkatkan produktivitas, dan menghadirkan kinerja yang adaptif serta responsif terhadap keluhan masyarakat.
Di tengah tantangan pembangunan yang dinamis, kolaborasi antara Dinas PUPR dan Satgas PPA Aceh Singkil membuktikan bahwa komunikasi terbuka adalah kunci utama. Dengan semangat sinergitas dan prinsip transparansi, pemerintah daerah bertekad untuk tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Keseimbangan Emosi & Data: Menggabungkan suasana “hangat” silaturahmi dengan data keras (Rp 2,1 Miliar) dan tuntutan audit.
Sudut Pandang Kritis: Menonjolkan pernyataan Syafriadi tentang ketidaksesuaian antara potensi sawit Aceh Singkil dengan dana yang diterima, yang merupakan isu sensitif dan menarik bagi pembaca.
Gaya Bahasa Elegan: Menggunakan diksi seperti “fondasi kolaborasi”, “akuntabilitas”, “kontrol sosial”, dan “tata kelola keuangan yang bersih” untuk memberikan kesan profesional dan berwibawa.
(Irwan Syahputra)
Social Header