Aceh - Huntara Bocor, Air Masuk Kamar, Warga Mengungsi – Sutan Nasomal: Ini Bentuk Kelalaian Serius!
Prof Sutan Nasomal Minta Presiden RI datang ke Aceh Perintahkan Gubernur Sidak Bupati Walikota Bangun Huntara Manusiawi Jangan Permainkan Anggaran!!! Seharusnya Bupati Bener Meriah Supaya Sigap Atasi Huntara Pintu Rind Gayo? Jangan di tengah musibah dialami masyarakat ada pihak bermain di atas kesedihan penderitaan masyarakat yang ditimpa kemalangan kena musibah malah dimanfaatkan pihak untuk. Memperkaya diri berspekulasi anggaran Bupati Bener Meriah agar bertindak ujar Prof Sutan Nasomal SH MH menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya menanggapi kasus Huntara Di Desa rina Raya Kec Pintu Rime Gayo via telpon selulernya di Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia dijakarta 12/4/2026
BENER MERIAH
Puluhan warga yang menghuni hunian sementara (huntara) di Kabupaten Bener Meriah mengeluhkan kondisi tempat tinggal yang dinilai jauh dari kata layak huni.
Sebanyak 36 kepala keluarga (KK) dari empat desa, yakni Alur Gadeng (20 KK), Rime Raya (12 KK), Pulo Intan (3 KK), dan Gemasih (2 KK), saat ini menempati huntara yang berlokasi di Kilometer 60, Dusun Pelita, Balai Pertanian Pelita, Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Berdasarkan keterangan warga pada Sabtu (11/04/2026), berbagai kerusakan dan minimnya fasilitas membuat aktivitas sehari-hari terganggu dan banyak ulat bulu yang berbahaya untuk kesehatan warga
Bahkan, sebagian warga terpaksa mengungsi demi keselamatan.
Saat hujan turun, air dilaporkan masuk ke dalam ruangan, khususnya pada kamar tidur bagian depan. Air merembes dari dinding akibat tampias hujan, diperparah dengan tidak adanya talang air pada bangunan.
“Kalau hujan, air masuk sampai ke dalam kamar dari dinding. Tidak ada talang air, jadi tampias langsung kena,” ujar salah satu warga.
Selain itu, ditemukan kesalahan konstruksi pada bagian lantai. Lantai antara ruang kamar dan teras dibuat rata tanpa pembatas. Bahkan lebih parah, lantai teras justru dibuat miring ke arah dalam ruangan.
Secara teknis, kondisi ini dinilai tidak sesuai standar bangunan. Seharusnya terdapat perbedaan tinggi atau ambang antara lantai kamar dan teras, serta kemiringan lantai teras dibuat ke arah luar agar air hujan tidak masuk ke dalam rumah.
Ketiadaan sistem drainase dan parit pembuangan juga menyebabkan air kerap menggenang, terutama di area kamar mandi. Air bekas mandi dan mencuci tidak mengalir dengan baik sehingga menimbulkan genangan.
Masalah lain juga muncul pada fasilitas listrik. Sedikitnya tujuh unit rumah mengalami pemadaman, sementara sejumlah lampu di unit lain tidak berfungsi.
Kondisi fisik bangunan pun dinilai memprihatinkan. Beberapa pintu dan jendela tidak dilengkapi engsel yang layak, sementara tiang penyangga disebut tidak kokoh dan berpotensi membahayakan penghuni.
Warga menduga pembangunan huntara dilakukan secara asal jadi. Hal ini terlihat dari kualitas material seperti lantai yang tipis dan mudah pecah, serta penggunaan triplek pada pintu dan jendela yang mudah rusak.
Tak hanya itu, serangan hama ulat bulu dalam jumlah besar turut memperparah kondisi.
Sejumlah warga bahkan memilih meninggalkan huntara karena khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan.
“Kami sudah tidak tahan, banyak ulat bulu di dalam rumah. Terpaksa harus mengungsi,” ungkap warga lainnya.
Hasil pantauan di lapangan juga menunjukkan struktur bangunan yang kurang kuat, dengan sambungan dinding yang tidak memenuhi standar konstruksi.
Sementara itu, pihak media mencoba melakukan konfirmasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait kondisi tersebut.
Perwakilan Perkim menjelaskan bahwa seluruh huntara saat ini belum diserahterimakan oleh pihak vendor kepada BNPB, dan pembayaran proyek masih sekitar 50 persen.
“Semua huntara belum diserahterimakan ke BNPB, pembayaran masih 50 persen. Jadi apa yang masih kurang menjadi tanggung jawab vendor,” ujarnya.
Selanjutnya, pihak media juga mengonfirmasi pihak vendor yang dikenal dengan nama panggilan Ipul. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pengerjaan pembangunan huntara.
“Maaf bang, kami juga kerja terburu-buru, jadi memang masih banyak kekurangan. Perlu dimaklumi juga, sampai sekarang kami dari vendor belum dibayar lunas.
Kalau dalam waktu dekat pembayaran diselesaikan, pasti akan kami perbaiki,” ungkapnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak BNPB melalui kepala pelaksana hingga berita ini diturunkan belum mendapat respons. Panggilan telepon tidak dijawab, begitu juga pesan yang dikirim melalui WhatsApp belum dibalas.
Menanggapi kondisi tersebut, Sutan Nasomal menyampaikan keprihatinan sekaligus peringatan keras kepada pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat korban bencana hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi.
Ia meminta Presiden untuk memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia agar memastikan pembangunan huntara dilakukan secara layak dan tidak asal jadi.
“Jangan di tengah musibah yang dialami masyarakat, ada pihak yang justru bermain di atas penderitaan mereka. Ini tidak boleh terjadi. Huntara harus dibangun secara manusiawi, jangan sampai anggaran dipermainkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mendesak Bupati Bener Meriah agar segera sigap menangani persoalan huntara di Kecamatan Pintu Rime Gayo.
“Bupati Bener Meriah harus bertindak cepat. Jangan biarkan masyarakat menderita lebih lama akibat pembangunan yang tidak maksimal,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media, baik nasional maupun internasional, melalui sambungan telepon dari Kantor Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Jakarta, Minggu (12/04/2026).
Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengevaluasi proyek tersebut serta memperbaiki fasilitas yang ada, agar huntara benar-benar layak huni dan tidak membahayakan keselamatan penghuni.
Berita lainnya
Diduga Ada “Tim Siluman”, Bantuan Sembako untuk Warga Huntara di Bener Meriah Raib
BENER MERIAH –
Sebanyak 36 kepala keluarga (KK) korban bencana dari empat desa, yakni Alur Gadeng (20 KK), Rime Raya (12 KK), Pulo Intan (3 KK), dan Gemasih (2 KK), saat ini masih bertahan di hunian sementara (huntara) yang berlokasi di Kilometer 60, Dusun Pelita, Balai Pertanian Pelita, Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Namun di tengah kondisi sulit tersebut, warga justru mengeluhkan dugaan raibnya bantuan sembako yang seharusnya mereka terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap kepala keluarga seharusnya menerima dua paket sembako. Namun, warga mengaku hanya menerima satu paket saja.
“Seharusnya dua paket per KK, tapi kami hanya dapat satu paket,” ujar salah satu warga kepada media, Minggu (12/4/2026) di lokasi huntara.
Lebih lanjut, warga juga menyebut adanya perbedaan distribusi di lokasi lain. Di huntara yang berada di Desa Tunang, Kecamatan Timang Gajah, warga mengaku menerima hingga tiga paket sembako per KK.
Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi huntara di Desa Tunang.
Hasilnya, sejumlah warga membenarkan bahwa mereka menerima tiga paket bantuan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak bagian logistik yang disebut bernama Satria mengaku bahwa bantuan telah didistribusikan sesuai prosedur.
“Iya, sudah kami bagikan. Ada juga perwakilan dari pihak pertanian. Yang satu sudah duluan kami bagi, ini yang kedua, dua paket,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Warga di lokasi huntara Kilometer 60 mengaku hanya menerima satu paket sembako.
Perbedaan data dan realisasi di lapangan ini memunculkan dugaan adanya oknum atau “tim siluman” yang bermain dalam penyaluran bantuan, sehingga hak masyarakat terdampak tidak tersalurkan secara utuh.
Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan investigasi dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
“Jangan sampai di tengah penderitaan kami, masih ada yang mengambil keuntungan,” keluh warga.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi terkait agar penyaluran bantuan ke depan dapat lebih transparan dan tepat sasaran.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH
Social Header